Sementara itu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Investigasi Independent Peneliti Kekayaan Pejabat dan Pengusaha Republik Indonesia (BIIPKPPRI) Noto Prayitno mengatakan, pemerintahan Joko Widodo dari periode tahun 2014 memprioritaskan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah pedesaan guna meningkatkan perekonomian bagi masyarakat.
“Pemerintahan Jokowi kan fokus di infrastruktur dari periode pertama hingga sekarang. Seharusnya pemerintah pusat melalui jajaran Pemprov dan Pemkab peka terhadap masalah-masalah mendasar di pedesaan. Bupati dan Gubernur kemana?” kata Noto melalui sambungan selulernya, Kamis (24/2).
Ia menambahkan, persoalan pemeliharaan infrastruktur jalan lintas provinsi merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Akan tetapi menurut dia, pemerintah pusat melakukan perbaikan-perbaikan atas dasar laporan serta rekomendasi dari pemerintah daerah.
“Biar pun itu menjadi kewenangan Kementerian PUPR, seharusnya pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait dan kepala daerah memberikan rekomendasi agar memprioritaskan pembangunan terhadap obyek-obyek infrastruktur vital, terutama di kawasan pedesaan. Jangan ada kesan pemerintah daerah tidak menanggapi keluhan warga pedesaan,” cetus pria yang juga berasal dari Wonogiri tersebut.[Bib] Jalan Lintas Ponorogo – Wonogiri Rusak Parah, Warga: “Naik Mesin Rasa Jaran”
WONOGIRI – Jalan Lintas Provinsi Ponorogo – Wonogiri kondisinya rusak parah dan memprihatinkan. Hal itu terlihat dari banyaknya aspal yang retak dan berlubang sehingga membahayakan pengguna jalan.
Dari pantauan wartawan di sepanjang Kecamatan Jatisrono sampai dengan Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, didapati setidaknya ada ratusan kerusakan lapisan aspal berupa lubang-lubang serta keretakan badan jalan.
“Parah mas, bahaya ini. Banyak sekali lubang dan retak-retak aspalnya. Apa lagi pas di tikungan,” ujar Dwi, warga Desa Watangsono, Kecamatan Jatisrono kepada wartawan, Kamis (24/2).
Ia memaparkan, kerusakan jalan utama ini sudah sangat memprihatinkan. Pasalnya, di saat musim penghujan seperti sekarang ini banyak sekali pengguna jalan yang mengalami kecelakaan akibat tergelincir akibat kerusakan jalan, terutama pengguna roda dua.
“Kalau musim hujan seperti sekarang ini, lubang ketutup air sehingga tidak terlihat oleh pengendara. Terutama pengendara sepeda motor,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan Sukar, warga Desa Klajon, Kecamatan Slogohimo. Ia menilai, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkesan tebang pilih. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan hanya diprioritaskan di pusat-pusat kota saja.
“Lha wong jalan-jalan yang di kota Wonogiri itu bagus-bagus. Tapi kenapa jalanan di desa-desa ngga diperhatikan. Seingat saya sudah lama Jalan Purwantoro – Wonogiri ini ngga diperbaiki. Cuma ditambal-tambalbegitu malah bikin bahaya saja. Jadi seperti ‘Naik Mesin Rasa Jaran’,” ucapnya.
Karno berharap kepada pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah serius terhadap kerusakan jalan yang menjadi akses prioritas warga sekitar. “Saya berharap kepada Pak Bupati dan Pak Gubernur untuk segera mengambil langkah serius terhadap keluhan-keluhan kami. Jangan pas mau Pemilu saja mereka turun ke pelosok-pelosok desa,” harapnya.
Sementara itu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Investigasi Independent Peneliti Kekayaan Pejabat dan Pengusaha Republik Indonesia (BIIPKPPRI) Noto Prayitno mengatakan, pemerintahan Joko Widodo dari periode tahun 2014 memprioritaskan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah pedesaan guna meningkatkan perekonomian bagi masyarakat.
“Pemerintahan Jokowi kan fokus di infrastruktur dari periode pertama hingga sekarang. Seharusnya pemerintah pusat melalui jajaran Pemprov dan Pemkab peka terhadap masalah-masalah mendasar di pedesaan. Bupati dan Gubernur kemana?” kata Noto melalui sambungan selulernya, Kamis (24/2).
Ia menambahkan, persoalan pemeliharaan infrastruktur jalan lintas provinsi merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Akan tetapi menurut dia, pemerintah pusat melakukan perbaikan-perbaikan atas dasar laporan serta rekomendasi dari pemerintah daerah.
“Biar pun itu menjadi kewenangan Kementerian PUPR, seharusnya pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait dan kepala daerah memberikan rekomendasi agar memprioritaskan pembangunan terhadap obyek-obyek infrastruktur vital, terutama di kawasan pedesaan. Jangan ada kesan pemerintah daerah tidak menanggapi keluhan warga pedesaan,” cetus pria yang juga berasal dari Wonogiri tersebut.[Bib]
Sementara itu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Investigasi Independent Peneliti Kekayaan Pejabat dan Pengusaha Republik Indonesia (BIIPKPPRI) Noto Prayitno mengatakan, pemerintahan Joko Widodo dari periode tahun 2014 memprioritaskan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah pedesaan guna meningkatkan perekonomian bagi masyarakat.
“Pemerintahan Jokowi kan fokus di infrastruktur dari periode pertama hingga sekarang. Seharusnya pemerintah pusat melalui jajaran Pemprov dan Pemkab peka terhadap masalah-masalah mendasar di pedesaan. Bupati dan Gubernur kemana?” kata Noto melalui sambungan selulernya, Kamis (24/2).
Ia menambahkan, persoalan pemeliharaan infrastruktur jalan lintas provinsi merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Akan tetapi menurut dia, pemerintah pusat melakukan perbaikan-perbaikan atas dasar laporan serta rekomendasi dari pemerintah daerah.
“Biar pun itu menjadi kewenangan Kementerian PUPR, seharusnya pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait dan kepala daerah memberikan rekomendasi agar memprioritaskan pembangunan terhadap obyek-obyek infrastruktur vital, terutama di kawasan pedesaan. Jangan ada kesan pemerintah daerah tidak menanggapi keluhan warga pedesaan,” cetus pria yang juga berasal dari Wonogiri tersebut.[Bib] 
